Makin Mudah: 2 Cara Meningkatkan SHGB Menjadi SHM

Pemegang SHGB tidak perlu kwatir, karena pemilik bisa meningkatkan status kepemilikan atas tanah menjadi hak milik. Asal saja tanah yang berstatus HGB itu telah didirikan bagunan oleh si pemilik semisal untuk tempat tinggal. Sebagai bukti tanah tersebut sudah berdiri bangunan, pemilik harus melengkapinya dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau seminimalnya Surat Keterangan Kelurahan tempat bangunan tersebut didirikan.

Untuk meningkatkan status kepemilikan, bisa mengurusnya dengan datang langsung ke kantor BPN, atau yang hari ini lebih mudah lagi, dengan mengurusnya secara online.  Atau bisa juga yang paling gampang menggunakan jasa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tapi tentu saja itu tidak dibahas disini.

Dengan Datang Langsung Ke BPN

1. Siapkan Kelengkapan Berkas

  • SHGB asli yang akan diubah statusnya, beserta dengan fotocopy
  • Fotocopy IMB atau bila tidak ada Surat Keterangan Lurah
  • KTP asli dan Fotocopy
  • Fotocopy SPPT PBB dan aslinya

2. Ajukan Surat Permohonan ke BPN

Surat permohonan ini sebaiknya sudah diproses sebelum mengajukan peningkatan status sertifikat. Setelah surat ini jadi, lampirkan juga fotocopy-nya sebagai tambahan kelengkapan berkas.

3. Membayar Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak

Biaya yang dikenakan untuk peningkatan status HGB menjadi SHM tergantung pada nilai jual Ojek Pajak (NJOP) dan luas tanah.

Untuk perhitungannya menggunakan rumus: 2% x (NJOP tanah – Rp 60juta). Dari mana angka 60juta, angka tersebut adalah angka variabel untuk di Jakarta. Tentu saja variabel ini berbeda-beda tergantung daerahnya.

Berikut contoh untuk perhitungan jika tanah berada di wilayah Jakarta:

Misalnya luas tanah 145 m2 dan NJOP Rp1.300.000 per meter persegi. Maka NJOP tanah sebesar 1.300.000 x 2 = 188.500.000

Jadi, biaya untuk peningkatannya adalah: 2% x (Rp188.500.000 – Rp60.000.000) = Rp2.570.000. Biaya ini tentu saja untuk pemasukan kas negara. Dan selanjutnya…

Mengurusnya Secara Online

Belum lama ini, seperti yang dikutip dari Urbanindo.com, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengumumkan akan memberikan kemudahan dalam mengurus izin HGB. Hal ini telah diatur dalam PerMen ATR No 8 Tahun 2016. Permen ini dibuat dalam rangka meningkatkan kemudahan bisnis di Indonesia.

Dalam Permen tersebut tertulis bahwa pengurusan HGB dapat dilakukan lebih praktis, yaitu secara online. Tidak hanya itu, dituliskan juga bahwa waktu mengurusnya yag tadinya bisa 30 hari, kini dipersingkat menjadi selama 2 hari.

Kecepatan waktu pengurusa izin HGB pun telah dijamin oleh Menteri ATR. Pasalnya, ia telah menunjuk langsung Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Khusus. Cara ini dilakukan tentunya agar proses perizinan HGB dapat berlangsung lebih cepat.

Namun Permen ini baru akan diterapkan di lima kota, yaitu DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Sedangkan bagi beberapa kota di luar Jawa pun sedang dipersiapkan, yaitu Gorontalo, Lombok, dan Mataram. Pemerintah pun masih berencana akan menyiapkan disemua kota di Indonesia.

Tinggalkan Balasan